Menimbang Peran Pakar Ekonomi Syariah dalam Kepemimpinan Presiden Prabowo dan Masa Depan Kesejahteraan Rakyat
Opini Dr. H. Dakhori
Dosen Pascasarjana INSTIKU Kuningan
Indonesia tidak sedang kekurangan kekuasaan. Kita memiliki lembaga negara, sumber daya alam yang melimpah, serta potensi ekonomi yang besar. Namun, persoalan mendasar bangsa ini adalah belum terwujudnya keadilan ekonomi yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.
Di tengah dinamika politik nasional dan wacana perubahan komposisi kepemimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik seharusnya tidak hanya disuguhi perdebatan mengenai siapa yang akan menduduki jabatan strategis negara. Lebih dari itu, momentum politik harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi arah pembangunan dan keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi dan Realitas Kesejahteraan
Perekonomian Indonesia memang menunjukkan kinerja positif. Bank Indonesia dalam siaran pers tanggal 5 November 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,47 persen pada triwulan III 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,29 persen. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen, sedangkan investasi meningkat 6,06 persen. .
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut perlu dilihat secara lebih kritis. Sebab, menurut Badan Pusat Statistik dalam Berita Resmi Statistik yang dirilis 5 Agustus 2026, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 masih mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Persentase kemiskinan di perdesaan bahkan mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,34 persen. .
Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pemerataan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Di balik angka pertumbuhan ekonomi, petani masih menghadapi persoalan harga hasil panen, nelayan berjuang dengan biaya produksi, buruh menghadapi ketidakpastian pekerjaan, dan UMKM kesulitan memperoleh akses permodalan serta pasar.
Inilah paradoks pembangunan kita: ekonomi tumbuh, tetapi keadilan ekonomi belum sepenuhnya hadir.
Karena itu, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto, besarnya investasi, atau pembangunan infrastruktur. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut meningkatkan daya beli dan memperbaiki kehidupan masyarakat.
Ekonomi Syariah dan Agenda Keadilan Sosial
Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah layak dipertimbangkan sebagai salah satu pendekatan strategis untuk memperkuat keadilan ekonomi nasional.
Ekonomi syariah bukan semata-mata sistem perbankan tanpa bunga atau industri keuangan berlabel agama. Lebih dari itu, ekonomi syariah membawa prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.
Potensi sektor ini juga terus berkembang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam siaran pers tanggal 20 Oktober 2026, mengungkapkan bahwa total aset industri keuangan syariah Indonesia hingga Agustus 2026 mencapai sekitar Rp3.231 triliun atau tumbuh 8,19 persen secara tahunan. Pangsa pasarnya telah mencapai 11,16 persen dari total aset sektor jasa keuangan nasional. .
Angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan lagi sektor pinggiran. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana pertumbuhan industri keuangan syariah dapat diterjemahkan menjadi pembiayaan produktif yang benar-benar menjangkau petani, nelayan, koperasi, UMKM, dan masyarakat desa.
Persoalan ini semakin relevan apabila melihat posisi UMKM dalam perekonomian nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam siaran pers tanggal 13 Oktober 2026 menyebutkan bahwa UMKM menyumbang 60,5 persen terhadap PDB, menyerap 97 persen tenaga kerja, dan berkontribusi 15,7 persen terhadap ekspor. Pemerintah juga mencatat terdapat sekitar 30,2 juta unit usaha dalam kelompok data yang disampaikan tersebut. .
Besarnya kontribusi tersebut ironis apabila tidak diikuti akses permodalan, teknologi, pendampingan, dan pasar yang memadai. UMKM terlalu sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi sebagian pelakunya masih harus berjuang sendiri menghadapi keterbatasan struktural.
Di sinilah pembiayaan berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah perlu diperkuat sebagai alternatif. Koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan ekosistem ekonomi pesantren juga harus dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, Indonesia memiliki kekuatan filantropi Islam yang besar. Badan Wakaf Indonesia (BWI), melalui publikasi 12 Oktober 2026, mengungkapkan bahwa potensi wakaf nasional diperkirakan mencapai Rp33,575 triliun per tahun, sedangkan potensi filantropi Islam secara keseluruhan mencapai Rp343,081 triliun. .
Potensi tersebut dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif, wakaf produktif, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha mikro. Tentu saja, pengelolaannya harus profesional, transparan, dan tidak menggeser tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban pelayanan publik.
Wakil Presiden dan Kebutuhan Kepemimpinan Berbasis Kompetensi
Dalam konteks dinamika kepemimpinan nasional, Presiden Prabowo membutuhkan figur pendamping yang tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga kapasitas intelektual dan kemampuan merancang kebijakan ekonomi yang berkeadilan.
Karena itu, kehadiran seorang teknokrat-akademisi yang memiliki kepakaran ekonomi syariah layak dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif figur Wakil Presiden.
Wakil Presiden ideal tidak boleh sekadar menjadi pelengkap kekuasaan atau representasi kompromi politik. Ia harus mampu menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis Presiden, terutama dalam memastikan kebijakan ekonomi berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Namun, kepakaran akademik saja tidak cukup. Integritas, pengalaman, kemampuan manajerial, rekam jejak, dan komitmen terhadap konstitusi harus menjadi ukuran utama.
Indonesia Emas Harus Menjadi Milik Seluruh Rakyat
Presiden Prabowo memiliki agenda besar untuk memperkuat kedaulatan pangan, membangun industri nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Seluruh agenda tersebut membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat sekaligus distribusi kesejahteraan yang adil.
Negara juga harus berani mengoreksi budaya politik transaksional, praktik korupsi, pemborosan anggaran, dan kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok bermodal besar dibandingkan masyarakat kecil.
Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan sumber daya alam, dan tidak kekurangan kekuasaan. Yang masih menjadi pekerjaan besar adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dikelola untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama.
Ekonomi syariah jangan hanya menjadi jargon politik atau simbol industri keuangan. Ia harus hadir dalam kebijakan nyata: bagaimana petani memperoleh harga yang adil, bagaimana UMKM mendapatkan pembiayaan, bagaimana koperasi tumbuh, bagaimana desa memiliki kekuatan ekonomi, dan bagaimana anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat.
Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya menjadi kejayaan ekonomi segelintir elite, tetapi harus menjadi masa depan yang menghadirkan kemakmuran dan martabat bagi seluruh rakyat.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa besar kekuasaan yang berhasil dipertahankan, melainkan seberapa besar kekuasaan itu digunakan untuk mengurangi penderitaan rakyat.
Negara tidak boleh hanya sibuk membangun kekuasaan, sementara rakyat terus berjuang membangun kehidupannya sendiri.


Tinggalkan Balasan