Gubernur Jateng dan DPD RI Bahas Penanganan Rob di Pantura, Minta Pembangunan Giant Sea Wall Dikawal

SEMARANG | EksposJateng.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggelar rapat kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kamis (3/7/2025), di kompleks Kantor Gubernur Jateng. Rapat tersebut digelar dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta menampung aspirasi terkait penanganan banjir dan rob di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.

Dalam pertemuan itu, DPD RI turut mengundang sejumlah instansi terkait dari pemerintah pusat, antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DI Yogyakarta, serta perwakilan kepala daerah dan masyarakat.

Gubernur Ahmad Luthfi dalam sambutannya menekankan pentingnya peran senator untuk mengawal aspirasi masyarakat terkait penanganan rob dan banjir. Ia menyebutkan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall baru dilakukan di wilayah Demak, sementara daerah lain belum tersentuh.

“Masyarakat kami teriak, dan nangis. Baru giant sea wall di Demak yang sedang dibangun. Sementara, wilayah kami yang lain itu belum,” ungkap Luthfi.

Ia berharap pembangunan tanggul laut menjadi prioritas utama, mengingat keparahan rob yang melanda Pantura Jateng. Pemprov Jateng, kata Luthfi, selama ini sudah melakukan sejumlah upaya penanganan, khususnya di wilayah Demak seperti Kecamatan Sayung. Upaya tersebut antara lain pembagian pompa air, bantuan rumah apung, layanan kesehatan gratis, serta bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

Selain itu, Luthfi juga mengungkapkan bahwa perpanjangan proyek giant sea wall di Demak akan dilakukan dengan desain hybrid sea wall yang direncanakan sepanjang 20-30 kilometer, membentang dari Kecamatan Sayung hingga Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Pemprov Jateng, lanjutnya, juga melaksanakan program Mageri Segoro dengan penanaman 1,5 juta bibit mangrove sepanjang tahun 2025. Ia turut mendorong setiap pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis air permukaan sebagai solusi pengurangan penggunaan air tanah oleh masyarakat dan industri.

Ketua Komite II DPD RI, Abdul Kholik, menyatakan bahwa rapat tersebut bertujuan merumuskan langkah konkret penanganan rob, dengan menggandeng berbagai instansi pemerintah pusat.

“Tadi banyak sekali usulan dan solusi. Intinya kami ingin fokus pada solusi-solusi rob, yang secara nasional kebijakannya kita akan kawal. Mulai giant sea wall, kolam retensi, kemudian program-program lain kita akan kawal,” terangnya.

Sementara itu, Muhammad Abdul Qodir, perwakilan warga terdampak banjir dari Pondok Pesantren Raudhatul Solihin Loireng, Kecamatan Sayung, Demak, menyampaikan harapannya agar berbagai upaya penanganan banjir dan rob di wilayahnya dapat segera membuahkan hasil.